REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ada paradoks menarik di kawasan Pasifik. Negara-negara yang secara geografis sangat jauh dari Timur Tengah justru menjadi bagian penting dari peta dukungan diplomatik Israel. Sebagian bahkan membuka kedutaan di Yerusalem, memasang bendera Israel di ruang publik, Sampai saat ini memilih bersama Israel di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Justru, Sebanyaknya negara yang sama Bahkan pernah mengangkat persoalan Papua, termasuk hak menentukan nasib sendiri masyarakat Papua. Kejadian terkini, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale kembali mengangkat persoalan Papbar dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, pekan lalu. Wale mendesak Indonesia Mendukung kunjungan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM ke Papbar.
Wale menyampaikan hal tersebut ketika berbicara dalam sesi mengenai dekolonisasi. Ia mengatakan laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papbar Sudah berlangsung terlalu lama dan Harus diverifikasi secara independen.
Menurut Wale, masyarakat Papbar merupakan bagian dari keluarga besar Melanesia. “Saudara-saudari Melanesia kami,” demikian Wale menyebut masyarakat Papbar, sebagaimana dikutip media Papua Nugini, Papua New Guinea Today, Ahad (27/9/2026).
Ia mengatakan Solomon Islands tetap menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Honiara, kata Ia, Bahkan tetap menjaga hubungan persahabatan dengan pemerintah dan rakyat Indonesia.
Justru, sikap tersebut tidak menghalangi Solomon Islands untuk terus menyuarakan persoalan HAM di Papbar. Wale Bahkan kembali menyampaikan seruan para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) Supaya bisa Indonesia Menyediakan akses bagi Komisioner Tinggi PBB untuk HAM melakukan kunjungan ke Papbar.
Menurut Wale, kunjungan tersebut dapat menjadi langkah untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Ditambah lagi, kunjungan PBB dinilai dapat Menyediakan kesempatan untuk menilai secara independen berbagai laporan mengenai kondisi HAM di wilayah tersebut.
“Menyediakan akses kepada kepala HAM PBB untuk mengunjungi Papbar Berniat menunjukkan kepercayaan di antara para pihak dan membuka kesempatan bagi berbagai kekhawatiran mengenai situasi di sana untuk dinilai secara independen,” demikian inti pernyataan Wale.
Dalam pertemuan para pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) di Koror, Palau, pada Agustus 2026, para pemimpin negara Pasifik menyepakati fasilitasi dialog dengan Indonesia mengenai Papbar. Mereka Bahkan Membantu rencana misi Sebanyaknya pemimpin PIF yang berminat mengunjungi wilayah tersebut melalui konsultasi dengan Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG).
Para pemimpin PIF Bahkan meminta utusan khusus mereka, Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, untuk terus mendorong Indonesia terkait kunjungan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM.
Kunjungan tersebut Pada dasarnya Sudah menjadi agenda lama. Indonesia disebut Sudah mengundang Komisioner Tinggi PBB untuk HAM mengunjungi Papua sejak 2018. Justru, kunjungan tersebut Sampai saat ini Sekarang belum terlaksana.
MSG kemudian menetapkan 31 Desember 2026 sebagai batas waktu bagi pelaksanaan kunjungan tersebut. Seandainya akses tidak diberikan, MSG mengindikasikan Berniat meninjau kembali status Indonesia sebagai anggota asosiasi organisasi tersebut pada pertemuan puncak 2027.
Pernyataan Wale menarik karena disampaikan Pada saat yang sama dengan penegasan bahwa Solomon Islands tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, posisi Honiara tidak secara eksplisit menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia. Fokus yang disampaikan Wale Merupakan akses internasional, verifikasi dugaan pelanggaran HAM, dan dialog.
Solomon Islands selama beberapa pemerintahan memang menjadi salah satu negara Pasifik yang aktif mengangkat isu Papua. Kedekatan geografis dan identitas Melanesia menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan Papua memperoleh perhatian khusus di kawasan Pasifik.
Loading…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
