Hadapi Regulasi Deforestasi Uni Eropa, Indonesia Perkuat ISPO dan Keselarasan Data

JAKARTA – Indonesia terus Mengoptimalkan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan sekaligus Mengoptimalkan kesiapan dalam menghadapi tantangan pasar global. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pengembangan konsep Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) serta penyelarasan kerangka data yang diusulkan dengan persyaratan implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR).

Sebelumnya, Perwakilan Indonesia Pernah terjadi memaparkan perkembangan dan berdiskusi dengan otoritas terkait dalam rangkaian agenda Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) dan Amsterdam Declaration Partnership (ADP). Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan melalui pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin dengan fokus pada pengembangan ISPO dan SI-ISPO sebagai bagian dari upaya Mengoptimalkan tata kelola serta Mendukung kesiapan Indonesia dalam memenuhi tuntutan pasar global.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia, Dida Gardera menyampaikan, bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis dalam Mendukung logistik, konektivitas digital, layanan perdagangan, serta pemenuhan Syarat rantai pasok global. Sejalan dengan peran tersebut, sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus dikembangkan sejak sertifikasi Harus mulai diterapkan pada 2011 untuk perusahaan kelapa sawit.

Baca Bahkan: Eropa Gunakan Isu Deforestasi untuk Kendalikan Harga Sawit

Dida menjelaskan, berbagai penyempurnaan terus dilakukan untuk Mengoptimalkan tata kelola dan kredibilitas industri kelapa sawit Indonesia. Salah satunya melalui Peraturan Kepala Negara No 16/2025 yang membawa tiga perubahan utama, yaitu perluasan cakupan sertifikasi dari perkebunan ke industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit, penguatan dukungan pembiayaan dan teknis bagi pekebun, serta peningkatan ketertelusuran rantai pasok untuk memastikan produk berasal dari lahan yang dikelola secara legal.

Dalam paparannya, Dida menjelaskan, bahwa pemerintah Bahkan Menyajikan dukungan kepada pekebun untuk memenuhi standar keberlanjutan dan mempertahankan keterlibatan mereka dalam rantai pasok kelapa sawit. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan sertifikasi, pendampingan, pelatihan Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ ICS), serta pengawasan dalam siklus sertifikasi lima tahunan.