REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dampak konflik bersenjata di Papua terus menelan korban nyawa dari kalangan sipil. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) mengatakan, perkembangan situasi keamanan di Tanah Cenderawasih itu semakin krisis. Selain korban jiwa, konflik bersenjata Bahkan berujung pada eksodus warga yang tersebar di banyak wilayah di Papua.
Komnas HAM mencatat sampai semester pertama tahun ini, terjadi sebanyak 42 peristiwa Kekejaman dan konflik bersenjata di Papua. “Dari peristiwa-peristiwa tersebut tercatata 59 warga sipil meninggal dunia, dan 50 warga mengalami luka-luka,” begitu dalam siaran pers Komnas HAM yang diterima Kamis (17/9/2026). Angka catatan peristiwa dan hilang nyawa tersebut diyakini bertambah.
Sedangkan pada periode 2025, Komnas HAM mencatat 97 peristiwa Kekejaman dan konflik bersenjata yang mengakibatkan 119 warga sipil meninggal dunia dan 43 luka-luka. “Dampak dari peristiwa Kekejaman dan konflik bersenjata ini Bahkan menimbulkan ribuan Pencari Suaka yang tersebar di Sebanyaknya wilayah Papua,” begitu menurut Komnas HAM. Ribuan Pencari Suaka Pada saat ini Bahkan terkonsentrasi di Jayapura, Mimika, Wamena, Sorong, dan Teluk Bintuni.
Catatan peristiwa dan angka korban jiwa akibat konflik bersenjata itu Sebelumnya disampaikan Komnas HAM ke pemerintah. Pekan lalu, para komisioner Komnas HAM, Dengan kata lain Atnike Nova Sigiro, dan Amiruddin al-Rahab menyambangai Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk membahas soal konflik dan keamanan di Papua.
“Pada pertemuan itu, Komnas HAM meminta KSP Dudung Abdurachman menyampaikan kepada Kepala Negara Supaya bisa ada kebijakan penanganan yang dapat mengurangi tindak Kekejaman dan konflik bersenjata di Papua,” dalam siaran pers itu.
Komnas HAM Bahkan mendesak Kepala Negara Prabowo Subianto Supaya bisa memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh warga Papua. Termasuk dalam penyelesaian masalah pengungsian yang Sampai saat ini Pada saat ini masih bertahan di Sebanyaknya wilayah Papua.
“Komnas HAM menyampaikan Supaya bisa pemerintah memenuhi hak-hak dasar bagi para Pencari Suaka terutama hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas kesehatan, dan hak-hak pendidikan bagi anak-anak di Papua,” begitu kata Komnas HAM.
Situasi kerawanan keamanan di Papua Sampai saat ini Pada saat ini memang masih menjadi permasalahan yang Sama sekali tidak terjadi selesai. Konflik bersenjata antara TNI (TNI) dan Polri dengan kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka semakin sering terjadi.
Konflik bersenjata itu bukan cuma menimbulkan korban jiwa bagi pihak militer dan aparat keamanan Indonesia, Sekaligus dari kelompok separatis bersenjata. Berbeda dengan Bahkan menyasar warga biasa, atau kalangan sipil.
Pada 17 Agustus 2026 lalu, di Distrik Jila, Papua Tengah penyerangan kelompok separatis bersenjata Diberitakan menculik Sebanyaknya anak-anak dan perempuan. Dua korban penculikan itu Diberitakan baru ditemukan beberapa hari lalu, dengan satu korban diantaranya meninggal dunia.
Pekan lalu kelompok separatis bersenjata membunuh tiga ASN (ASN) dari Dinas Kabupaten Jayawijaya. Dan baru-baru ini, kelompok separatis bersenjata Bahkan melakukan pembunuhan terhadap satu orang sopir yang melintas di Jalur Trans Wamena.
Kelompok separatis bersenjata yang dikomandoi oleh Tentara Pembebasan Nasional Papbar – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB – OPM) mendesak Supaya bisa seluruh warga nonPapua untuk angkat kaki dari Tanah Papua. TPNPB – OPM Bahkan menyampaikan sejak lama, seluruh wilayah Papua sebagai zona Konflik Bersenjata dengan pasukan keamanan Indonesia.
Loading…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
