REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — China dan Rusia veto resolusi Dewan Keamanan PBB yang Berniat memperpanjang mandat ahli independen melanjutkan Hukuman pengawasan diterapkan terhadap program nuklir Iran. Draf resolusi yang disusun Amerika Serikat (AS) itu kalah Pemungutan Suara dengan skor 11-2, di mana Somalia dan Pakistan memilih abstain.
Hukuman dari Dewan Keamanan PBB yang diterapkan pada 27 September 2026 di bahwa mekanisme snapback dari kesepakatan nuklir 2015 tetap berlaku. Hukuman itu membekukan aset-aset Iran di seluruh dunia, membatasi kesepakatan jual-beli senjata dan menghukum pengembangan program rudal balistik.
Prancis, Jerman dan Inggris mengaktifkan provisi snapback, yang mengembalikan komite Hukuman Dewan Keamanan dan mengotorisasi panel ahli untuk mengawasi kepatuhan Iran. Pada Kamis (17/9/2026), veto dari Rusia dan China menghentikan pengawasan tanpa mencabut Hukuman.
Veto menyusul upaya pemerintahan Donald Trump mengejar kampanye yang yang lebih luas untuk mengisolasi Teheran secara ekonomi. Secara terpisah, Washington mengambil langkah terhadap jaringan mata uang digital yang dinilai digunakan untuk Menyajikan akses ilegal ke sistem keuangan internasional bagi entitas Iran yang terkena Hukuman.
Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri mengumumkan mereka menargetkan dua perusahaan, BitBank dan Pishtaz Simorgh Electronic Trade Co. dan tiga perusahaan terkait mantan bos BitBank, Putaran Zanjani, yang Dituding memainkan peran dalam Membantu Iran menghindari Hukuman.
Di PBB, utusan Iran berterima kasih ke China dan Rusia yang mengambil veto terhadap resolusi AS. Lewat media sosial, Iran mengatakan bahwa dua negara itu “mencegah upaya sinis lainnya yang dicoba oleh Amerika Serikat dan sekutunya dengan menyalahgunakan Dewan Keamanan untuk tujuan politik mereka.”
Sejak Israel dan AS melancarkan serangan ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025, inspektor nuklir PBB tidak bisa memverifikasi status dari stok uranium diperkaya. Badan Pengawas Nuklir Internasional (IAEA) mengatakan, Iran mempertahankan sebuah stok berjumlah 440,9 kilogram uranium dengan kemurnian Sampai saat ini 60 persen, kurang sedikit dari tingkat kemurnian 90 persen yang bisa dijadikan untuk senjata nuklir.
Duta Besar PBB untuk Rusia, Vassily Nebenzia menegaskan klaim Moskow bahwa Hukuman snapback terhadap Iran Merupakan ilegal. Dan oleh karenanya, resolusi yang memperpanjang mandat panel ahli “sangat cacat dan tidak memiliki dasar hukum.”
Loading…
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
