Jakarta, CNN Indonesia —
Amerika Serikat mengaku tak diberi informasi mengenai keputusan Pemimpin Negara Korea Selatan Yoon Suk Yeol menetapkan keadaan darurat militer pada Selasa (3/12) malam.
Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan tak ada pemberitahuan apa pun yang diterima oleh Washington soal penetapan tersebut.
“AS tidak diberi tahu sebelumnya mengenai pengumuman ini. Kami sangat mengkhawatirkan perkembangan yang kami lihat di sana,” demikian pernyataan Dewan Keamanan Nasional AS, seperti dikutip AFP.
Pemimpin Negara Korea Selatan Yoon Suk Yeol menetapkan keadaan darurat militer pada Selasa (3/12) malam dengan alasan adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan “anti-negara”.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.
Yoon mengatakan “partai oposisi” Pernah terjadi melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi memakzulkan dirinya Sampai saat ini mendesak penyelidikan khusus bagi ibu negara Kim Keon Hee.
Yoon terlibat skandal Penyuapan tahun ini, dengan salah satu skandal turut melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, karena diduga menerima tas Dior sebagai suap serta mengenai dugaan manipulasi saham.
Bulan lalu, Yoon didesak mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional sambil mengatakan bahwa ia mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas ibu negara. Bertolak belakang dengan demikian, ia menolak permintaan oposisi untuk menggelar penyelidikan khusus.
Korea Selatan merupakan sekutu demokratis utama AS di Asia. Seiring dengan ini, para pejabat AS tidak secara terbuka mengecam keputusan Yoon tetapi Bahkan tidak Membantu tuduhannya bahwa partai oposisi Korsel terlibat dalam kegiatan “anti-negara”.
“Ini Merupakan situasi yang sangat tidak menentu. Saya tidak Akan segera terburu-buru mengambil kesimpulan Di waktu ini Bahkan,” kata wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Vedant Patel, seperti dikutip ABC News.
“Semua harapan dan ekspektasi Merupakan bahwa setiap pertikaian politik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” lanjut Ia.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
