Jakarta, CNN Indonesia —
PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatakan penyaluran pupuk Bantuan Pemerintah Pada Pada saat ini terlalu rumit dan banyak regulasi.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan aturan penyaluran pupuk Bantuan Pemerintah Dianjurkan melalui enam Sampai sekarang tujuh kementerian. Belum lagi ditambah regulasi di tingkat daerah.
“Problemnya Hari Ini mohon maaf sorry to say ruwet sekali, banyak sekali aturannya, di daerah aturan banyak. Pupuk ini overly regulated. Berlebihan yang mengurusi. Padahal smallholders dapatnya Bantuan Pemerintah dari pemerintah nih yah enggak lebih dari satu juta. Ini kita tahu ada paling tidak enam kementerian, bahkan Mungkin sekali Terkadang tujuh,” kata Rahmad dalam Forum Diskusi Publik, seperti dikutip Detik Finance, Rabu (17/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rahmad mengatakan banyaknya regulasi Bahkan membuat alokasi pupuk Bantuan Pemerintah tambahan sebanyak 9,55 juta ton sulit direalisasikan.
Karena Berlebihan peraturan, Rahmat menyebut dapat menyebabkan regulatory cost. Menurutnya, dari proses pertama penyaluran Sampai sekarang terbitnya surat perintah pencairan dana memakan waktu lima bulan. Seandainya dapat disederhanakan dan waktu yang sedikit katanya Niscaya dapat menghemat anggaran negara.
Ia Bahkan menyoroti terkait peraturan kewajiban stok pupuk di tiap kabupaten. Pupuk Indonesia katanya Dianjurkan menyetok sebanyak 1,7 juta ton pupuk setiap kabupaten. Hal tersebut menelan biaya sebesar Rp 9 triliun.
“Saya Membantu ada perbaikan yang sifatnya dirombak atau dipermudah gimana petani bisa menebus pupuk dengan mudah bagaimana susbidi BBM,” katanya.
(fby/agt)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
