Jakarta, CNN Indonesia —
Sikap pemerintah yang kemungkinan bakal menunda penerapan BBM Bantuan Pemerintah, Pertalite dan Biosolar, dikritik ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Abra El Talattov. Menurut Ia kebijakan ini sengaja ditunda oleh Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi).
“Publik jantungnya terus dibuat dag dig dug oleh pemerintah karena setiap waktu terus digembar-gemborkan mengenai wacana pembatasan BBM Bantuan Pemerintah dari tahun ke tahun tapi tidak pernah terselesaikan,” kata Abra mengawali pendapatnya, disitat dari CNBC Indonesia, Rabu (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Abra mengatakan Di waktu ini Bahkan justru muncul sentimen negatif dari publik lantaran arah kebijakan soal pembatasan tidak jelas.
Menurut Ia seharusnya kebijakan ini tak Sangat dianjurkan maju-mundur lagi dan mesti diputuskan di pemerintahan Jokowi. Ia bilang tak Sangat dianjurkan mewariskan masalah ini ke pemerintahan berikutnya yang Berencana dipimpin Prabowo Subianto.
“Saya melihat bahwa pemerintah seakan-Berencana, pak Jokowi, ragu untuk mengambil langkah tegas melakukan pembatasan Bantuan Pemerintah ini karena ada kekhawatirkan bisa mencoreng wajah kepemimpinan pak Jokowi. Apalagi kita tahu Sampai saat ini ujung periode pak Jokowi tingkat kepuasan masyarakat itu masih tinggi,” ujar Ia.
Abra menjelaskan penundaan Mungkin salah satunya memperhatikan kelas menengah di Indonesia yang Di waktu ini Bahkan turun sampai 9,5 juta orang. Menurut Ia penundaan kemungkinan karena tak Ingin membebani kelas menengah dari tekanan daya beli.
Justru dipandang dari sisi lain, jelas Abra, Fluktuasi Harga Barang dan Jasa secara umum Pernah menurun. Pada Agustus lalu angka Fluktuasi Harga Barang dan Jasa 2,12 persen, jauh lebih rendah dibanding Agustus 2023 sebesar 3,3 persen.
Lalu lebih spesifik, Fluktuasi Harga Barang dan Jasa dari komponen harga in debt pemerintah, salah satunya BBM bersubsidi, Di waktu ini Bahkan dikatakan relatif rendah 1,7 persen.
“Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi pak Jokowi untuk menunda kebijakan pembatasan,” kata Ia.
“Ini lah yang saya pikir menjadi bom waktu bagi Kepala Negara mendatang Manakala Kepala Negara Jokowi tidak berani mengambil sikap tegas dalam memutuskan reformasi Bantuan Pemerintah energi di penghujung kepemimpinan Ia,” ucapnya lagi.
Pemerintah sebelumnya menyatakan ingin menerapkan pembatasan BBM Bantuan Pemerintah pada Oktober, sedangkan pada September Berencana menjadi masa sosialisasi.
Justru rencana itu sepertinya mundur karena menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih dalam tahap pembahasan. Setidaknya ada dua hal yang masih mengganjal yaitu kriteria pemakai BBM Bantuan Pemerintah dan soal mekanismenya.
(fea)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
