Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana pemerintah mengubah Bantuan Pemerintah KRL yang Pada Saat ini Bahkan berbentuk PSO atau pengurangan tarif menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menurut Erick, ia belum mendapatkan informasi detail mengenai rencana perubahan skema Bantuan Pemerintah untuk KRL ini, baik dari kementerian teknis maupun dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai perusahaan yang mendapat penugasan.
“Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa Wajib duduk bersama,” ujarnya ditemui di Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (2/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan Sampai Pada Saat ini Bahkan belum ada koordinasi dan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Keuangan. Bahkan rapat bersama Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) mengenai isu ini belum dilakukan.
“Kami belum, belum (duduk bersama). Kan biasanya ada ratasnya dan biasanya, kan kami mengikut. Sepertinya (batu usulan), saya nggak tahu, soalnya saya baca di media Bahkan,” imbuhnya.
Sekalipun, ia memastikan Nanti akan Membantu kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah. Sebab, sebagai instansi yang membawahi perusahaan pelat merah, tugasnya Merupakan menjalankan kebijakan yang ditugaskan pemerintah.
“Dan saya Setiap Saat Membantu kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah. Jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar,” jelasnya.
Erick menekankan hal yang sama berlaku untuk Bantuan Pemerintah lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Semua BUMN dinilai hanya mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
“Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan, bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan,” pungkas Erick.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian Bantuan Pemerintah untuk KRL Jabodetabek yang Pada Saat ini Bahkan berbasis pengurangan tarif menjadi berbasis NIK mulai tahun depan. Wacana ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang Pernah terjadi diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja Bantuan Pemerintah PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun. Tujuannya untuk Membantu perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan Disebut juga mengubah sistem pemberian Bantuan Pemerintah untuk tahun depan.
“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” tulis Buku Nota II dan RAPBN 2025.
(ldy/pta)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
