Jakarta, CNN Indonesia —
Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat) mengusulkan kenaikan dana bantuan Organisasi Politik (Banpol) kepada partai pemilik kursi parlemen.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) alias AHY di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (16/7).
“Saya kira, Apalagi Bahkan biaya Organisasi Politik Bahkan Dianjurkan dipikirkan kembali,” kata Bamsoet dalam jumpa pers usai pertemuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus Partai Golkar itu ingin dana banpol dari dari Rp1000 per suara sah menjadi Rp10 ribu. Menurut Ia, besaran kenaikan tersebut Bahkan Sudah sesuai kajian Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK).
“Tidak hanya seribu Mata Uang Nasional per suara Karena Sesuai aturan kajian KPK yang ideal negara membiayai Organisasi Politik itu supaya berkurang masalah-masalah yang terjadi, Penyuapan dan lain-lain itu Merupakan Rp10 ribu,” kata Ia yang Bahkan dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Golkar tersebut.
Sekalipun demikian, Bamsoet Bahkan memahami bahwa keuangan negara belum mampu memenuhi standar ideal tersebut.
Ia mengatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 masih Berniat mengkaji usulan itu dan Berniat menyerahkannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat periode selanjutnya, termasuk Kepala Negara Terfavorit yang Berniat dilantik beberapa bulan lagi.
“Kita Berniat bukukan dalam sebuah dokumen yang nanti kita bagikan kepada kawan-kawan partai. Saya kira itu yang disampaikan sebelumnya,” katanya.
Aturan dana bantuan Partai tertuang dalam PP Nomor 1 Tahun 2018. Di dalamnya menyebutkan Organisasi Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat berhak menerima bantuan keuangan senilai Rp1.000 per suara sah.
Pada saat ini, Sesuai aturan hasil Pemilihan Umum 2019, PDIP menjadi partai dengan penerima bantuan Partai terbanyak sebesar Rp27,05 miliar. Berturut-turut Gerindra Rp17,59 miliar, Golkar Rp17,23 miliar, PKB Rp13,57 miliar, NasDem Rp12,66 miliar, PKS Rp11,49 miliar, Demokrat Rp10,88 miliar, PAN Rp9,57 miliar, dan PPP Rp6,32 miliar.
(thr/kid)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
