Jakarta, CNN Indonesia —
Gelombang Aksi Massa yang melibatkan mahasiswa Sampai sekarang Sebanyaknya organisasi masyarakat sipil bertajuk “Indonesia Gelap” terjadi di Sebanyaknya daerah termasuk di Jakarta sejak Senin (17/2) Sampai sekarang Jumat (21/2) kemarin.
Ribuan demonstran Sudah turun ke jalan menggeruduk kantor DPRD Sampai sekarang kawasan Patung Kuda, Jakarta yang tak jauh dari Istana Negara, Jakarta.
Salah satu pemicu gelombang Penolakan tersebut Disebut juga kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Kepala Negara Prabowo Subianto yang Bahkan menyasar pos anggaran penting seperti pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program Makan Bergizi Gratis yang turut melibatkan TNI dan Polri menjadi hal yang dikritik oleh massa aksi. Mereka menilai pemerintah Sudah membangkitkan kembali dwi fungsi ABRI.
Teranyar, massa aksi turut mengkritik upaya kepolisian memeriksa Grup Musik punk asal Purbalingga imbas lagu berjudul “Bayar,bayar, bayar.” Mereka menilai polisi melakukan pembungkaman ekspresi melalui karya seni.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai gelombang Penolakan itu terjadi lantaran masyarakat keberatan atas ragam kebijakan kontroversial Prabowo.
“Sudah Tak perlu ditanyakan lagi, dan sepertinya Prabowo mengikuti benar pola kekuasaan (Kepala Negara ke-7) Jokowi, abai terhadap aspirasi publik,” kata Dedi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/2).
Dedi menilai wajar Bila masyarakat sipil bersama mahasiswa menggelar Aksi Massa yang berkelanjutan untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
Terlebih, kata Ia, ragam kebijakan di awal masa jabatan Prabowo ini tidak sesuai dengan apa yang sering digembar-gemborkan.
“Karena faktanya efisiensi dengan pemotongan anggaran ini tidak tepat, bahkan berisiko menghambat pembangunan,” jelas Ia.
Dedi menilai alasan efisiensi anggaran yang kerap dijelaskan pemerintah bertolak belakang dengan kebijakan Prabowo yang sebelumnya menambah jumlah kementerian.
“Bila benar efisiensi yang diinginkan pemerintah, praktiknya bukan memotong anggaran, melainkan memotong porsi jabatannya, lembaga atau kementerian Wajib diringkas, karena tidak semuanya berdampak pada pembangunan yang dibutuhkan negara dan bangsa,” tutur Ia.
Tak hanya itu, ia menilai upaya pemerintah memotong anggaran pendidikan tidak rasional.
Sebab, anggaran pendidikan sebelumnya dianggap belum maksimal untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
“Sisi lain, arah kerja pemerintah Pada Pada saat ini cenderung bias,” jelas Ia.
Oleh karena itu, Dedi mengimbau Prabowo Supaya bisa terbuka dengan aspirasi dan kritik yang dilontarkan melalui gelombang Aksi Massa tersebut.
Ia menyebut Prabowo membutuhkan dukungan masyarakat dalam memimpin Indonesia dan menjalankan berbagai kebijakan.
“Pemerintah memerlukan dukungan publik, ada baiknya mendengarkan publik, dan mengevaluasi kebijakan,” ujar Ia.
Indonesia Gelap Sampai sekarang #Kaburajadulu
Sementara itu sebelumnya Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyebut Indonesia Gelap Sampai sekarang tagar #KaburAjaDulu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi yang terjadi di Indonesia.
Menurut Lili, masyarakat menaruh harapan pada Kepala Negara-wakil Kepala Negara yang Terfavorit di Pilpres 2024. Justru yang terjadi Hari Ini di luar harapan masyarakat.
“Mereka semula menaruh harapan yang tinggi bahwa pasca Pemungutan Suara Rakyat nanti, pemimpin dan para elit Menyajikan harapan baru, seperti tentang lapangan pekerjaan, naiknya penghasilan, daya beli meningkat, dan Sebanyaknya harapan lain yang diidam-idamkan kalangan muda,” kata Lili saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (18/2).
“Harapan itu ternyata tinggal harapan yang kemudian muncul kekecewaan. Bentuknya seperti Aksi Massa dan tagar #kaburajadulu, antara lain,” imbuhnya.
Senada, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif’an Bahkan berpendapat masyarakat kian resah dengan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan dialokasikan untuk hal-hal esensial, misalnya untuk tunjangan kinerja dosen. Tapi malah untuk melaksanakan program MBG yang banyak dikritik.
“Refleksi dari keresahan publik terkait kondisi Indonesia, lantaran terjadi Sebanyaknya paradoks,” ucap Ali.
Ali pun menilai aksi Indonesia Gelap dan tagar #kaburajadulu Akan segera berkembang sesuai dengan dinamika politik. Menurutnya, Bila pemerintahan Prabowo Subianto tak bisa merespons dengan benar, gerakan itu bisa berlanjut dan membesar.
“Catatannya, Bila pemerintahan Prabowo tidak segara mengklarifikasi dan Menyajikan argumentasi yang kuat atas paradoks-paradoks yang terjadi, aksi semacam itu bisa muncul lagi dan berlanjut makin membesar,” tutur Ia.
Respons pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak sepakat dengan tajuk Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa dalam Aksi Massa.
Prasetyo menghormati warga yang menyampaikan aspirasi lewat Aksi Massa. Justru, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.
“Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang Pada dasarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Prasetyo meminta warga tetap optimistis dan kompak membangun Indonesia dengan tujuan yang sama. Ia Bahkan meminta masyarakat memaklumi pemerintah yang baru bekerja 4 bulan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons soal tagar #KaburAjaDulu sebagai sikap warga untuk Mengoptimalkan keterampilan dan mengambil peluang kerja di luar negeri.
Justru, Ia mengaku pemerintah memang memiliki tantangan dan catatan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik di dalam negeri.
“Ini tantangan buat kita kalau memang itu Merupakan terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah create better jobs itu yang kemudian menjadi catatan kami dan concern kami,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2)
(sur/mab)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
