RUU Larangan Konsumsi Daging Anjing Ditolak, Pecinta Hewan Geruduk Dewan Perwakilan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia —

Para aktivis dan para pencinta hewan yang tergabung dalam Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menggelar aksi unjuk rasa memprotes sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang menolak RUU Pelarangan Tindak Kekerasan Terhadap Hewan Domestik serta Pelarangan Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Kamis (21/11).

Dalam aksinya, mereka mengkritik pernyataan anggota Baleg Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo yang menyebut RUU tersebut tidak penting. Menurut mereka, pernyataan tersebut tidak masuk akal.

“Kami baca di media bahwa dari Baleg, salah satu anggota bilang enggak usah, dihapus saja, enggak penting. Terus dibilang bahwa mereka Sangat dianjurkan melindungi pemakan dan pedagang, yang mana, kan, enggak masuk akal,” kata koordinator aksi, Karin Franken di Tempat.

DMFI merupakan organisasi perlindungan hewan nasional dan internasional yang terdiri dari JAAN Domestic Indonesia, Animal Friends Jogja, Sampai sekarang Humane Society International.

Karin yang Bahkan sebagai Koordinator JAAM Domestic Indonesia menyebutkan, jumlah pemakan anjing di Indonesia hanya 4,5 persen dari jumlah penduduk. Menurut Ia, alasan Firman tak masuk akal untuk menolak disahkannya RUU tersebut.

“Hari Ini begini, 4,5 persen dari masyarakat, Mungkin ada yang makan daging anjing atau kucing, ya, tetapi sisanya tidak,” ujar Karin.

Menurut Ia, DMFI Sebelumnya melakukan survei terhadap masyarakat terkait aturan untuk melarang perdagangan konsumsi daging anjing. Hasilnya, 95 persen masyarakat setuju.

Sementara, Manajer Hukum dan Advokasi DMFI Adrian Hane menduga Firman khawatir RUU yang didorong DMFI berpotensi membuat RUU yang mereka usulkan tak masuk Prolegnas.

Padahal, usulan itu Sebelumnya didasarkan pada fakta ilmiah dan Sebelumnya memaparkannya dalam rapat Baleg pada Senin (11/11) lalu.

“Ada kajian sosiologisnya. Ada Bahkan pendapat dari para ekspertis. Dari para ahli. Ada dokter hewannya. Ada orang hukumnya. Ada ahli sosiologi. Semuanya itu kami sampaikan di situ. Jadi itu udah lengkap. Ada policy brief yang kami berikan kenapa ini Sangat dianjurkan urgent, tetapi ternyata, ya, diremehkan,” kata Adrian.

(thr/dmi)