Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dikritik habis-habisan oleh Sebanyaknya pihak buntut aturan pelepasan jilbab bagi Paskibraka putri saat upacara Pengukuhan dan Kenegaraan Pengibaran Bendera 17 Agustus.
Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut terdapat 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab. Nanti akan tetapi, tak ada satupun yang terlihat berjilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kaltim, Selasa (13/8).
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis yang memprotes pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka perempuan. Cholil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cholil lantas mendesak supaya larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus. Bila tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Ia menyarankan sebaiknya para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab untuk pulang saja.
Selanjutnya, kritik serupa Bahkan disampaikan Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur. Ia meminta Supaya bisa aturan yang mengharuskan putri anggota Paskibraka melepas jilbab Wajib dikoreksi, karena tak relevan.
Gus Fahrur menekankan kebebasan beragama mutlak Wajib dihormati semua pihak. Baginya, penggunaan jilbab sama sekali tidak mengurangi estetika dan kekompakan pasukan Paskibraka.
Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyesalkan adanya larangan penggunaan jilbab itu. Menurut Mu’ti, seharusnya tak ada larangan bagi perempuan manapun untuk memakai jilbab. Mu’ti menyebut larangan itu sebagai model pemaksaan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai larangan penggunaan jilbab sebagai bentuk pemaksaan keyakinan kepada anak-anak oleh BPIP.
Jasra menegaskan setiap anak di Indonesia berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Oleh karena itu, KPAI menilai ada pengabaian hak anak yang dilakukan BPIP terhadap anggota Paskibraka.
Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Kepala BPIP Yudian Wahyudi dicopot usai anggota Paskibraka Wajib lepas hijab saat upacara kenegaraan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Cak Imin menilai ada ketidakwarasan di balik aturan itu. Menurutnya, aturan Paskibraka tak pakai hijab justru menimbulkan radikalisme baru.
Tak ketinggalan, kritik keras Bahkan disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Ia menyebut BPIP dungu karena aturan tak pakai hijab.
Menurutnya kebijakan BPIP tersebut Sebelumnya melukai publik. Padahal, kata Ia, seharusnya BPIP melindungi anggota Paskibraka sebagai anak sendiri yang Wajib dilindungi hak-haknya. Ia lantas mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memanggil BPIP untuk dimintai penjelasan
(tfq/isn)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
