Peringatan Mega dan Dilema Kader PDIP di Balik Seruan Boikot Retret

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri menginstruksikan kadernya yang Terfavorit menjadi kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah 2024 untuk tidak mengikut retret di Akmil, Magelang.

Instruksi itu diterbitkan tak lama usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh KPK.

PDIP menganggap Perkara yang menjerat Hasto sangat bermuatan politis.

Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP mengambil posisi di luar pemerintahan.

Total ada 55 kepala daerah Terfavorit yang merupakan kader PDIP. Per Minggu (23/2) malam, terdapat 17 orang yang Diberitakan Sebelumnya bergabung kegiatan retret di Akmil, Magelang.

Warning Banteng Masih Kuat di Daerah

Dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro berpendapat lewat instruksi ‘boikot retret’ ini, Mega ingin Menyediakan peringatan ke pemerintahan pusat bahwa mereka memiliki kekuatan besar di skala pemerintahan daerah.

“Hal itu menjadi bentuk Ketidaksetujuan terhadap dinamika hukum yang menimpa Hasto dan memperingatkan bahwa PDIP masih punya kekuatan besar di pemerintahan daerah dengan banyak kepala daerah dari PDIP,” kata Verdy kepada CNNIndonesia.com, Minggu (23/2) malam.

Verdy berkesimpulan setidaknya ada dua pesan utama yang hendak disampaikan Mega lewat ‘boikot retret’ ini. Pertama, memperingati kekuasaan bahwa PDIP masih memiliki kekuatan besar di skala daerah dan hal itu bisa memengaruhi stabilitas politik.

Lalu, pesan ke kader internal PDIP sendiri untuk membangun solidaritas partai di tengah kasus Hasto yang dianggap sarat Berniat tekanan hukum yang politis.

Verdy menyatakan sikap ini Bahkan Menyediakan sinyal bahwa PDIP tidak nyaman dengan arah kekuasaan politik pemerintahan hari ini. Khususnya dalam kasus Hasto.

Ia menilai ketidaknyamanan PDIP itu karena masih ada anggapan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada di bawah bayang kekuasaan Joko Widodo lewat proksinya dalam pemerintahan Prabowo.

“PDIP merasa ada upaya untuk ‘membungkam’ partai atau setidaknya melemahkan PDIP sebagai oposisi atau mengganggu stabilitas internal partai menjelang kongres,” ucap Ia.

Verdy menyatakan Manakala PDIP mampu mengelola narasi kasus Hasto ini sebagai serangan politik ke partainya, mereka bisa Mengoptimalkan basis dukungan mereka sekaligus menekankan posisinya sebagai oposisi.

Sekalipun, ia menyebut bahwa penahanan Hasto ini  Bahkan dapat memperburuk soliditas internal partai, khususnya jelang kongres pada April mendatang.

Verdy menyatakan bahwa PDIP Dianjurkan mengambil posisi yang tegas ke depan, apakah sebagai oposisi atau berkompromi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekalipun, Berulang kali Verdy menekankan bahwa PDIP haruslah tetap menjaga keseimbangan politik.

“Melarang kader yang Terfavorit sebagai kepala daerah untuk mengikuti retret menjadi suatu hal yang terlalu berlebihan, Manakala yang dipersoalkan terkait perlakuan hukum terhadap kadernya,” kata Ia.

Verdy menyatakan penahanan Hasto ini seharusnya direspons dengan argumentasi hukum Bahkan.

“Tidak Wajib resisten dengan program pemerintah yang tidak secara langsung terkait dengan persoalan,” ucapnya.

Posisi Dilematis Pramono Cs

Verdy lantas menyoroti posisi Sebanyaknya kader PDIP yang dinilai memiliki komunikasi yang baik dengan Prabowo. Salah satunya Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Mereka dinilai dalam posisi yang dilematis. Pada satu sisi memiliki kedekatan dengan pemerintahan Prabowo. Sekalipun, di sisi lain mereka Bahkan terikat dengan instruksi partai. yang dalam hal ini tampak tidak ingin menunjukkan dukungan eksplisit ke pemerintahan baru.

“Ini menciptakan ambiguitas komunikasi politik di mana kader Dianjurkan berhati-hati dalam setiap pernyataan dan tindakannya Supaya bisa tidak dianggap menentang garis partai tetapi Bahkan tidak memutus hubungan dengan pemerintahan,” ucapnya.

Terlebih lagi, menurutnya ini Bahkan bisa memberi makna pesan ganda. Artinya, kader-kader kepala daerah dari PDIP Berniat mencoba menjaga hubungan baik dengan pemerintahan Prabowo tanpa terlihat secara terbuka melawan PDIP.

“Hal itu yang Bahkan Pada akhirnya tampak terlihat ragu-ragu ketika memang ada yang mencoba datang di retret, tapi menunjukkan kurang maksimal karena tidak mengikuti rangkaian penuh seperti yang lain,” ujar Ia.

Verdy menyebut pemerintah bisa meredakan ketegangan ini lewat pendekatan diplomatis atau justru membiarkan PDIP kian menjauh.

“Manakala Prabowo ingin menjaga stabilitas, Wajib membuka komunikasi dengan Bu Mega Supaya bisa tidak memperburuk polarisasi politik. Bisa dipertimbangkan untuk melakukan pertemuan dengan spirit rekonsiliasi mengundang Megawati untuk berdialog,” ucapnya.

Verdy pun berpendapat kongres PDIP pada April mendatang Berniat menjadi ajang PDIP dalam bersikap ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Apakah mereka Berniat menegaskan untuk mengambil sikap sebagai oposisi atau justru justru membuka peluang kompromi.

Verdy menyebut ketegangan ini Berniat menjadi ujian bagi PDIP apakah kian solid sebagai oposisi atau justru mengalami dinamika internal yang melemahkan posisi politiknya.

“Bagaimana respons pemerintah dan langkah PDIP di kongres mendatang Berniat menjadi penentu apakah ketegangan ini Berniat berakhir dengan kompromi atau justru melahirkan oposisi yang lebih kuat,” ucap Verdy.

Patuh Instruksi Partai atau Tunduk ke Pusat

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan Menyediakan perhatian khusus bagi kader PDIP yang memilih tetap hadir ke retret.

Ia menyebut mereka yang hadir lantaran berpandangan lain dengan keputusan partai. Cusdiawan mengatakan hal itu Mungkin sekali berkaitan dengan pertimbangan karier politiknya ke depan.

“Mungkin sekali saja di kepalanya memiliki semacam kesadaran bahwa merupakan situasi yang tidak menguntungkan bagi karier politiknya mana kala ia memilih ‘sangat berjarak’ dengan pemerintahan pusat yang Sekarang Bahkan tengah berkuasa,” ucap Cusdiawan.

Cusdiawan menyebut ‘boikot retret’ ini bisa dimaknai sebagai pemantapan posisi mereka sebagai oposisi sekaligus secara simbolis untuk unjuk diri bahwa Megawati sebagai politisi dan PDIP sebagai Partai masih memiliki kekuatan dan daya tawar politiknya sendiri.

Ia pun mengartikan itu tak sebatas sebagai respons kasus yang menimpa Hasto. Melainkan Bahkan merespons posisi Prabowo yang selama ini terkesan berada di persimpangan jalan.

Pada satu sisi, Prabowo terlihat ingin mengembangkan gaya kepemimpinan politik akomodatif, termasuk berkawan dengan PDIP.

“Tapi pada sisi lain, bahwa Jokowi yang dianggap memiliki ‘saham politik’ atas naiknya Prabowo sebagai Kepala Negara,” ujar Ia.

Cusdiawan pun mengatakan Prabowo sebagai Kepala Negara Bahkan Wajib merespons sikap ‘boikot retret’ dari PDIP tersebut.

Menurutnya, Prabowo Dianjurkan mampu merespons itu dan menjelaskan bagaimana implikasi secara ketatanegaraan terhadap para pemimpin daerah yang tidak mengikutinya.

Masih Tunggu Lampu Hijau

Sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP Sebelumnya berkumpul di Magelang sejak Sabtu (22/2) menunggu arahan jadwal bergabung ke kegiatan retret menyusul instruksi dari Megawati.

Wali Kota Yogyakarta sekaligus politikus PDIP, Hasto Wardoyo menyatakan 55 kepala daerah itu terdiri dari kepala daerah tingkat wali kota dan bupati, dan dua sisanya kepala daerah tingkat gubernur

Hasto mengatakan, dalam pertemuan di kafe itu disepakati bahwa Pramono Anung Berniat berdiskusi dengan DPP PDIP dan pemerintah soal keikutsertaan retret Akmil dan instruksi penundaan keberangkatan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum partai, Megawati Soekarnoputri.

“Tadi kan Sebelumnya dijelaskan oleh Mas Pram bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya Berniat ditentukan,” kata Hasto di sebuah kafe di Magelang, Sabtu (22/2).

“Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” sambungnya.

“Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono Tidak mungkin tidak itu Sebelumnya mewakili dua arah ya, mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian Bahkan mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP kemudian Bahkan mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, Tidak mungkin tidak dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” imbuhnya.

Belakangan, sebanyak 17 dari 55 kepala daerah PDIP Diberitakan Sebelumnya bergabung mengikut retret. Sementara Pramono dan sisa kepala daerah lainnya masih standby di Magelang menunggu arahan pengurus pusat PDIP.

(gil/mnf)