Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyaknya pejabat dan staf senior Pemimpin Negara Yoon Suk Yeol mengajukan pengunduran diri secara serempak pada 1 Januari 2025, tepat sehari setelah penjabat Pemimpin Negara, Choi Sang Mok, menunjuk dua hakim agung untuk MK.
Mereka yang mengajukan pengunduran diri termasuk Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin Suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won Sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae Yoon, dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Chang Ho Jin.
Ditambah lagi dengan, penjabat ketua Komisi Komunikasi Korea, Kim Tae Kyu Bahkan menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai bentuk Penolakan keputusan Choi menunjuk dua hakim tersebut. Kim Tae Kyu bertindak sebagai pelaksana tugas pemimpin pengawas komunikasi semenjak ketua Pada dasarnya, Lee Jin Sook, dimakzulkan pada Agustus 2024.
Choi pada 31 Desember 2024 menunjuk dua hakim agung untuk MK. Keputusan ini memenuhi sebagian permintaan oposisi untuk mengisi tiga posisi di sembilan kursi anggota MK sebelum putusan pemakzulan Pemimpin Negara Yoon.
Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan penyesalan atas keputusan Choi tersebut. Mereka menyebut Choi Sudah melampaui kewenangannya sebagai pemimpin sementara.
Yonhap pada Rabu (1/1) menyebut, secara hukum di Korea Selatan, setidaknya butuh enam suara untuk menjalankan mosi pemakzulan. Hal ini berarti butuh pengangkatan tiga hakim tambahan untuk Mengoptimalkan peluang Yoon digulingkan.
MK memiliki waktu Sampai saat ini enam bulan untuk menentukan apakah Berniat mencopot Yoon dari jabatan, atau justru mengembalikannya.
Sementara itu, Choi yang Bahkan menjabat wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi dan menteri keuangan, menurut Kementerian Keuangan, tidak berencana untuk menerima pengunduran diri para pembantu senior Yoon tersebut.
“(Choi) berpikir Saat ini Bahkan Merupakan saatnya untuk fokus pada menstabilkan mata pencaharian rakyat dan urusan negara,” kata kementerian dalam sebuah pesan kepada media. “Ia tidak memiliki rencana untuk menerima pengunduran diri mereka.”
Pengajuan pengunduran diri oleh para staf utama Yoon ini datang setelah Lembaga Peradilan Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Pemimpin Negara Korea Selatan tersebut pada 31 Desember 2024.
Keputusan itu menjadikan Yoon sebagai Pemimpin Negara Korea Selatan pertama yang menghadapi penahanan saat menjabat.
Yoon bukan cuma menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional pada bulan lalu akibat drama darurat militer, tetapi Bahkan menghadapi penyelidikan kriminal karena keputusan menggemparkan tersebut.
Yoon dituding mendalangi deklarasi darurat militer, mengatur pemberontakan, dan menyalahgunakan kekuasaan.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
