Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua umum partai berkuasa People Power Party (PPP) Han Dong Hoong mendesak Pemimpin Negara Korea Selatan Yoon Suk Yeol mundur dari jabatannya usai huru-hara darurat militer.
Han memandang deklarasi darurat militer Yoon berpotensi menumbangkan pemerintahan sipil dan merusak demokrasi.
“Mengingat fakta-fakta yang baru muncul, saya yakin penangguhan segera tugas Pemimpin Negara Yoon Suk Yeol diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya,” kata Han pada Jumat (6/12), dikutip AFP.
Han mengatakan Yoon pada Selasa malam, Merujuk pada bukti yang dipercaya, memerintah penangkapan ke “politikus kunci” dan menempatkan mereka di fasilitas penahanan.
Anggota parlemen oposisi Jo Seung Jae mengatakan menurut rekaman kamera keamanan tentara berusaha menangkap pemimpin oposisi Lee Jae Myung, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, dan Han.
Para analis Bahkan meyakini Yoon memobilisasi intelijen untuk menangkap para politikus. Tak hanya itu, mereka menduga Pemimpin Negara Korsel itu Akan segera menetapkan darurat militer kedua.
Di kesempatan ini, Han Bahkan menegaskan Manakala Yoon tetap menjabat sebagai Pemimpin Negara “ada risiko signifikan bahwa tindakan ekstrem mirip darurat militer bisa berulang.”
Korsel terakhir menetapkan darurat militer pada 1980. Bagi warga di sana, status ini begitu menakutkan dan menyakitkan.
Selama darurat militer, negara Akan segera dikuasai militer, demokrasi Sampai saat ini hak warga sipil terampas.
“Tindakan ini membahayakan Republik Korea dan warganya,” kata Han.
Korea Selatan bergejolak usai Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa malam.
Meskipun demikian demikian, langkah itu dikecam berbagai elemen. Enam jam kemudian, Yoon mencabut status tersebut usai penolakan dari parlemen.
Setelah dicabut warga ramai-ramai meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen Bahkan Pernah mengajukan mosi pemakzulan dan Akan segera menggelar pemungutan suara pada Sabtu.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
