Luhut Klaim Utang Jatuh Tempo Rp800 T Tak Ganggu Makan Gratis dan IKN

Denpasar, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp800 triliun pada 2025 tak Nanti akan mempengaruhi program makan bergizi gratis maupun pembangunan IKN.

Makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Pemimpin Negara Terfavorit Prabowo membutuhkan dana besar. Begitu Bahkan pembangunan IKN yang digeber pemerintahan Pemimpin Negara Jokowi.

Luhut menyebut dalam model ekonomi yang Sebelumnya dibuat pemerintah menunjukkan tidak ada masalah pendanaan dalam lima tahun ke depan.

“Saya Sebelumnya berkali-kali sampaikan hasil economic model yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” katanya usai menghadiri acara The Global Dialoge On Sustainable Ocean Development, di Sanur, Kota Denpasar, Jumat (5/7).

Menurutnya, pembayaran utang pemerintah berjalan baik dan tak Wajib ada yang dirisaukan.

“Soal pembayaran utang, semua berjalan baik kok. Debt to GDP kita masih bagus, nggak ada yang Wajib dirisaukan. Kita jauh lebih bagus dari banyak negara,” katanya.

Luhut menilai makan bergizi gratis Merupakan program yang bagus dan ada ratusan negara yang Sebelumnya melaksanakan program tersebut.

“Program Pemimpin Negara Terfavorit tadi mengenai makanan bergizi, saya pikir itu program yang bagus sekali karena ada di 193 negara Sebelumnya (lakukan). Dan itu Nanti akan Membantu rakyat kita dan dilakukan secara bertahap, bertingkat, berlanjut, jadi tidak ada yang aneh,” katanya.

Sebelumnya, jumlah utang jatuh tempo Indonesia tembus Rp800 triliun pada 2025 mendatang. Artinya, pemerintah Sangat dianjurkan membayar utang tersebut pada tahun depan. Utang jatuh tempo itu terdiri dari Rp 705,5 triliun SBN dan Rp 94,83 triliun pinjaman.

Sri Mulyani menuturkan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik RI tetap terjaga.

“Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil maka Sebelumnya hampir dipastikan risikonya kecil,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengar bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI, Kamis (6/6).