KPK Ingatkan Menkeu Potensi Penyuapan Pencairan Rp200 T ke Bank Himbara

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Pemberantasan Penyuapan (KPK) mengingatkan pemerintah khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perihal potensi Penyuapan di balik pencairan Rp200 triliun ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Peringatan itu disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat mengumumkan lima tersangka kasus dugaan Penyuapan pencairan kredit usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022-2024. Salah satu tersangka ialah Direktur Utama PT BPR Bank Jepara Artha Jhendik Handoko.

Asep mengatakan kasus tersebut Dianjurkan menjadi alarm bagi semua pihak. Ia berharap jangan sampai kucuran dana kredit ke Bank Himbara tersebut malah menjadi masalah di kemudian hari.

“Sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana Penyuapan seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif,” kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/9) malam.

Asep mafhum kucuran dana tersebut menjadi stimulus bagi perekonomian negara. KPK, kata Ia, siap melakukan pengawasan untuk mencegah Penyuapan terjadi.

“Jadi, adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan Rp200 triliun itu menjadi sebuah tantangan Bahkan bagi kami di KPK untuk melakukan pengawasan,” ucap Ia.

“Sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan Menyajikan efek positif bagi ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Akan segera memindahkan uang negara sebesar Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (Lembaga Keuangan Pusat) untuk diguyur ke bank-bank pelat merah.

Uang yang dialihkan pemerintah Merupakan sisa anggaran lebih (SAL) serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang selama ini disimpan di Lembaga Keuangan Pusat. Purbaya menyebut uang yang mengendap di Bank Indonesia ada di kisaran Rp425 triliun Sampai saat ini Rp440 triliun.

Merespons wanti-wanti KPK, Purbaya mengatakan tangkap siapa saja yang ketahuan membuat pinjaman fiktif dari kucuran dana negara ini.

“Kalau Ia (pejabat perbankan) kredit fiktif, kalau ketahuan, ditangkap, dipecat! Tapi saya gak tahu, kalau sebesar itu (Rp200 triliun) apa mereka berani kredit fiktif,” tegas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

“Potensi (kredit fiktif) Jelas ada, tergantung bank … Kalau masalah itu kan Setiap Saat ada. Saya belum masuk (menjabat menteri keuangan) Bahkan, kalau ada kredit fiktif, ada Bahkan kredit fiktif,” sambungnya.

(ryn/rds)