tautan ini<\/span><\/strong><\/span>.<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Nenden mengatakan\u00a0SAFEnet Berencana mengumpulkan data awal dari posko aduan tersebut. Kemudian, pihaknya Berencana menganalisisnya.<\/p>\n
“Kami Baru saja mengumpulkan data awal, siapa aja yang terdampak, kita tanya akses layanan publik mana yang Ia akses, dan kerugiannya apa,” ujarnya.<\/p>\n
“Nanti data yang terkumpul Berencana kami analisis, kita Berencana lihat seperti apa sebarannya,” imbuhnya.<\/p>\n
Nenden menyebut data dan hasil analisis tersebut nantinya Berencana dijadikan dasar untuk menggugat pemerintah. Menurutnya, pemerintah bisa digugat karena lalai dan tidak bisa menjamin hak atas privasi data Sampai saat ini menyebabkan warga mendapatkan kerugian.<\/p>\n
“Harapannya itu menjadi dasar untuk menggugat negara untuk mengembalikan dan ganti rugi hak-hak yang kemudian terganggu gara-gara kasus ini,” kata Ia.<\/p>\n
PDNS lumpuh karena diserang peretas. Imbasnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.<\/p>\n
Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware sejak 20 Juni lalu. Sampai saat ini Di waktu ini, pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDNS.<\/p>\n
Di sisi lain, peretas meminta tebusan Sampai saat ini Rp131 miliar.<\/p>\n
Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dinilai abai Sampai saat ini PDNS bisa diretas. Ia menilai peretasan PDNS sebagai kebodohan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran data sering terjadi selama bertahun-tahun.<\/p>\n
(yla\/pmg)<\/strong><\/p>\n <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
[Gambas:Video CNN]<\/p>\n
\n \n<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p><\/div>\n