Jakarta, CNN Indonesia —
Gabungan masyarakat sipil melawan impunitas menginterupsi rapat kerja antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen, Rabu (2/6).
Sebanyaknya anggota Gabungan itu membentangkan spanduk berisi Sebanyaknya tuntutan dari atas balkon rapat. Spanduk-spanduk berisi penolakan mereka terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebuah spanduk hitam membentang dari atas balkon rapat bertuliskan, “Tuntaskan pelanggaran berat HAM”.
Gabungan sipil lewat spanduk lain Bahkan menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan terhadap Kepala Negara ke-2 RI, Soeharto.
“Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Tolak gelar pahlawan Soeharto,” teriak Sebanyaknya anggota Gabungan kompak.
Tak lama usai Sebanyaknya teriakan itu, petugas pengamanan turun tangan dan langsung membubarkan aksi. Sementara, Fadli hanya tersenyum kecil dan tak merespons apapun atas aksi masyarakat Gabungan sipil.
Dalam keterangannya, Gabungan meminta Fadli menarik ucapannya secara terbuka dan segera menyampaikan klarifikasi. Mereka Bahkan meminta Fadli menggunakan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan untuk merevisi sejarah.
Proyek penulisan sejarah ulang memantik polemik, mulai dari kalangan sejarawan dan akademisi, aktivis HAM Sampai saat ini Organisasi Politik.
Proyek ini dikritik karena disebut tidak menampilkan fakta-fakta sejarah secara objektif. Menteri Fadli sendiri Sebelumnya menyatakan bahwa proyek sejarah ini bertujuan untuk mendorong persatuan bangsa.
Sementara itu dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, PDIP dan PKB Sebelumnya menyatakan sikap. Mereka meminta Fadli Zon menunda proyek sejarah ini, yang sedianya rampung pada bulan Agustus tahun ini.
(thr/wis)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
