Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyak 141 guru honorer di Jakarta yang menjadi korban pemecatan massal sepihak Sekarang kembali mengajar. Untuk sementara, mereka dikembalikan ke asal sekolah masing-masing.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Berencana mendiskusikan dengan sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru.
Adapun ratusan guru honorer itu sebelumnya dipecat secara sepihak setelah Disdik DKI menerima temuan BPK (BPK). Mereka menerima formulir ‘cleansing‘ yang Sangat dianjurkan diisi atau ditandatangani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disdik pun mengklaim apa yang mereka lakukan bukan pemecatan, melainkan penertiban.
Disdik menyebut Mengikuti Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, guru yang dapat diberikan honor dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sangat dianjurkan memenuhi empat persyaratan, seperti berstatus bukan ASN (ASN), tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki nomor Menarik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
“Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka Supaya bisa para guru itu Sungguh-sungguh tertib,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin di Balai Kota DKI, Rabu (17/7).
Setelah pemecatan sepihak itu, sebanyak 107 guru honorer mengadu ke Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Mereka mengatakan tak mengerti alasan dipecat. Bahkan, ada guru yang Dapodik-nya dinonaktifkan.
Memang sejak 2017, DKI tak membolehkan lagi sekolah-sekolah merekrut guru honorer. Sekalipun, beberapa sekolah tak mematuhi larangan tersebut karena kurangnya guru.
Sekarang, 141 guru honorer Berencana kembali mengajar. Budi Awaludin mengatakan guru honorer yang sempat terdampak penataan Berencana disebar ke beberapa sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
“Ada 141 yang nanti balik ke asal sekolah dulu, baru nanti kita sambil diskusi dengan sekolah SD yang membutuhkan,” kata Budi di gedung DPRD DKI, Selasa (23/7).
Ia pun menyatakan Disdik DKI menegaskan bakal menertibkan kepala sekolah yang tetap merekrut guru honorer meski Sebelumnya ada larangan.
Di sisi lain, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merekomendasikan 4.000 guru honorer mendapatkan Dapodik Supaya bisa dapat mendaftar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Heru menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Bahkan membuka pendaftaran untuk guru Kontrak Kerja Individu (KKI) pada Agustus 2024. Kuota yang Berencana diterima sebanyak 1.700 orang. Menurutnya, 2.300 guru honorer lainnya bisa mencoba lagi di 2025 mendatang.
“Sampaikan kepada guru bahwa 4.000 itu kita Berencana proses untuk direkomendasikan Dapodik,” kata Heru di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (21/7).
(lna/tsa)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
