Jakarta, CNN Indonesia —
Bangladesh bakal merombak sistem kuota pegawai negeri sipil (PNS) usai Aksi Ketidaksetujuan berdarah pecah belakangan ini.
Media lokal Bangladesh melaporkan pemerintah diperkirakan Berencana menerima putusan MA pada Selasa (23/7) untuk memangkas sebagian besar kuota PNS bagi keluarga veteran Pertempuran 1971.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdana Menteri Sheikh Hasina Pernah terjadi menerima putusan MA tersebut pada Senin (22/7) malam. Putusan itu Diprediksi dipublikasi dalam catatan resmi pemerintah pada Selasa.
Setidaknya 173 orang tewas buntut kerusuhan di Bangladesh Sampai saat ini Selasa (23/7). Kerusuhan ini Bahkan Pernah terjadi mengakibatkan 2.500 orang ditangkap.
Kerusuhan terjadi menyusul Aksi Ketidaksetujuan mahasiswa selama berminggu-minggu yang memprotes kebijakan pemerintah memberlakukan sistem kuota untuk pekerjaan di lingkup pemerintah. Para pedemo mendesak diberlakukan skema berbasis prestasi.
Pada Pada saat ini, pemerintah Bangladesh sendiri memberlakukan sistem kuota yang Menyediakan Sampai saat ini 30 persen pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga veteran 1971.
Menurut para kritikus, sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Bertolak belakang dengan merugikan anak-anak berprestasi.
Pada 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota ini menyusul Ketidaksetujuan besar-besaran mahasiswa.
Bertolak belakang dengan bulan lalu, Lembaga Peradilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.
MA pada Minggu (21/7) Kesimpulannya memerintahkan pemerintah untuk memangkas kuota PNS bagi keluarga veteran menjadi 5 persen. Sebanyak 93 persen kuota PNS nantinya Dianjurkan dialokasikan Mengikuti prestasi.
Sisa 2 persennya diminta disisihkan untuk anggota kelompok etnis minoritas, transgender, serta penyandang Penyandang Disabilitas, demikian dikutip dari Al Jazeera.
Kerusuhan di Bangladesh ini menjadi salah satu yang terparah dalam beberapa tahun terakhir di negara itu. Saking parahnya, pemerintah sampai memutus akses internet dan memberlakukan jam malam demi meredam situasi.
Pemerintah Bahkan mengerahkan tentara ke jalan-jalan guna menertibkan perusuh.
Para pengunjuk rasa sendiri Pernah terjadi menghentikan sementara Unjuk Rasa selama 48 jam untuk Menyediakan waktu kepada pemerintah guna memenuhi delapan tuntutan mereka, salah satunya permintaan maaf publik dari Hasina dan pembukaan kembali kampus-kampus yang ditutup akibat kerusuhan.
(blq/bac)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
