Daftar Isi
Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyaknya layanan publik berbasis digital terganggu imbas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 oleh Lockbit 3.0 sejak 20 Juni lalu.
Pemerintah Sampai sekarang Di waktu ini Bahkan belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan Sampai sekarang Rp131 miliar. Berniat tetapi, pemerintah menolak Menyediakan uang itu.
Dalam rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (27/6), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut 210 instansi pemerintah di pusat maupun daerah terdampak serangan PDNS tersebut. Berikut ini sebagian kecil layanan yang terdampak peretasan tersebut.
47 layanan Kemendikbudristek, termasuk KIP
Gangguan yang terjadi pada layanan PDNS 2 mengakibatkan 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbudristek tidak dapat diakses publik.
“Terdapat 47 domain layanan/aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdampak dan belum dapat diakses publik,” kata Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).
Anang menjelaskan beberapa layanan itu di antaranya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah dan layanan perizinan Sinema.
Di waktu ini Bahkan, kata Ia, Pernah ada beberapa layanan yang berhasil dipulihkan seperti layanan Itjen, kebugaran pusmendik, dan layanan DNS Pusdatin Kemendikbudristek.
Pemadanan NPWP warga asing
Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan) mengungkapkan serangan ransomware pada PDNS 2 berimbas pada proses pemadanan nomor identitas dengan NPWP, khususnya bagi warga asing.
Direktur Jenderal Retribusi Negara Kementerian Keuangan Suryo Utomo menuturkan serangan siber itu berimbas pada layanan imigrasi sejak hari pertama peretasan.
Hal ini pun mengakibatkan proses pemadanan NIK menjadi NPWP bagi Sangat dianjurkan Retribusi Negara (WP) asing terganggu.
“Karena dalam prosesnya kami Sangat dianjurkan validasi nomor paspor mereka, dan nomor paspor ada di layanan imigrasi,” kata Suryo dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Mei, Kamis (27/6).
Muhammadiyah jadi korban
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi menuturkan, Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas peretasan tersebut.
Ia menyebut Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar Sampai sekarang Perguruan Tinggi, dan ribuan dosen serta guru besar yang datanya tersimpan di PDN.
Muhammadiyah mengaku prihatin dan sangat menyesali kebocoran data yang Pernah berlangsung selama sepekan itu.
“Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi Pernah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” jelas Ismail dalam keterangan yang dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).
Srikandi Pemkot Solo terganggu
Gangguan itu Bahkan berdampak pada aplikasi Srikandi di Pemerintahan Kota Solo.
Kepala Diskominfo Solo Henny Ermawati mengatakan aplikasi Srikandi merupakan aplikasi untuk surat menyurat antar organisasi perangkat daerah (OPD). Aplikasi tersebut servernya berada di pusat.
“Terkait dengan adanya hacker di PDN, pemerintah kota secara umum yang terganggu itu yang servernya ada di pusat, aplikasi Srikandi umumnya pemerintah pusat ya kami memang Sampai Di waktu ini tidak bisa menggunakan itu,” kata Henny dihubungi awak media, Kamis (27/6/2024).
Sampai sekarang Di waktu ini aplikasi tersebut belum bisa digunakan. Alhasil, untuk surat menyurat dilakukan secara manual.
PPDB online di Dumai dibatalkan
Dinas Pendidikan Kota Dumai, Provinsi Riau memutuskan kebijakan menggelar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) semua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) tahun 2024/2025 secara manual pada 1-3 Juli 2024 yang awalnya dibuka secara daring.
Kepala Disdik Kota Dumai Yusmanidar menjelaskan pembatalan PPDB online enam SMP negeri ini karena terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional (PDN) II. Hal ini membuat situs ppdb.dumaikota.go.id tak bisa diakses.
“Karena tidak ada kepastian kapan server PPDB daring bisa pulih, maka dinas mengambil kebijakan membuat pendaftaran semua SMP digelar manual,” kata Yusmanidar dikutip Antara, Rabu (26/6).
Akibat gangguan server PDN II Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, panitia PPDB Dumai tidak dapat mengetahui data peserta yang Sebelumnya mendaftar secara daring. Begitu Bahkan pemeringkatan Sesuai aturan jalur dipilih di SMPN tersebut.
Bandara paling terasa dampaknya
Dampak peretasan PDN Kementerian Kominfo Bahkan sempat berimbas pada pelayanan Imigrasi di bandara. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM bahkan sempat melakukan pemeriksaan secara manual.
Petugas menerapkan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi.
“Hari ini Merupakan hari ketiga PDN itu bermasalah, sehingga layanan Imigrasi terganggu, khususnya yang paling terasa Merupakan di bandara. Saya kemarin ke Bandara Soekarno-Hatta memastikan layanan manual, jadi kembali lagi kita sebelum era Teknologi Digital,” kata Dirjen Imigrasi Silmy Karim di Sasana Kearifan Lokal Ganesa ITB, Bandung, Sabtu (22/6).
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
