Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghentikan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang ditemukan bermasalah.
Masalah itu mulai dari kualitas yang tak sesuai standar Sampai saat ini Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang rendah.
Ia memastikan seluruh alsintan rusak di lapangan Akan segera diganti sekaligus diperiksa ulang oleh jajaran internal Kementerian Pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi ada masalah memang di alsintan. Kami Pernah terjadi tegur berapa kali. Bahkan yang rusak itu ada masih, kami suruh stop, dan langsung ganti semua yang rusak. Pernah terjadi, aku minta ganti. Dan kami suruh periksa Ia,” ujar Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
Amran menjelaskan Sebanyaknya unit memiliki harga tinggi Meskipun demikian tidak memenuhi standar TKDN minimum 40 persen. Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu ketidakseimbangan pasar dan membuat produk asing lebih dulu masuk ke skema pengadaan pemerintah.
“Masalahnya, harganya ini Rp250 (juta). Ini yang aku mengertikan yang dimaksud, Yamar, Kubota, itu kan bagus. Tetapi harganya bagus. Nah, TKDN-nya Bahkan itu tidak memenuhi standar kita, 40 persen. Nah, ini membuat, kalau ini diambil, duluan Ia masuk,” ucapnya.
Ia menegaskan seluruh proses pengadaan diawasi ketat dan para pejabat terkait Sangat dianjurkan bertanggung jawab secara profesional.
“Dirjen kan ada berapa, agak banyak, jadi jangan menterinya yang diganggu, cukup dirjen yang pergi kalau ada apa-apa. Jadi kami gitu, tanda tangan, KPA (kuasa pengguna anggaran)-nya tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, saya bebaskan, tetapi profesional,” ujar Amran.
Ia memastikan instruksi penghentian Pernah terjadi berjalan di lapangan.
“Tetapi kami langsung minta kemarin, hentikan dan seluruh yang rusak diganti. Seluruh Indonesia,” tegasnya.
Kebijakan penghentian dan evaluasi ulang alsintan tersebut muncul setelah Kementan sebelumnya mengungkap 31 kasus pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan bantuan alsintan yang seharusnya diberikan gratis kepada petani.
Modus yang ditemukan beragam, seperti meminta fee, menarik biaya administrasi, Sampai saat ini mewajibkan pembayaran sebelum alsintan diterima.
Seluruh kasus Pernah dilimpahkan ke penegak hukum daerah untuk diproses tanpa kompromi. Pemerintah Bahkan membuka kanal pengaduan Supaya bisa petani dapat melaporkan penyimpangan di lapangan.
Pengawasan distribusi bantuan semakin diperketat karena pemerintah tengah menyalurkan alsintan bernilai triliunan Mata Uang Nasional dan menurunkan harga pupuk Bantuan Pemerintah sebesar 20 persen.
Dengan penindakan dan evaluasi ketat ini, Kementan memastikan setiap unit bantuan Sungguh-sungguh sampai ke petani tanpa pungutan dan tanpa celah bagi oknum.
(sfr/sfr)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
