Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku bersedia untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaaan Agung (Kejagung) terkait kasus Penyuapan tata kelola minyak minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
“Ya bisa saja dan aku senang Bila diminta keterangan,” ujar Ahok melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjabat komisaris utama Pertamina saat tindak pidana Penyuapan itu terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekalipun, ia tak menjelaskan apakah mengetahui modus Produk Impor BBM di Pertamina yang merugikan negara. Ia berkata hal itu berkaitan dengan teknis pengadaan.
Ia Bahkan mengingatkan ada pengawasan berlapis di perusahaan migas pelat merah itu Ditambah lagi, ada pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).
“Harusnya Bila sampai terjadi berarti libatkan semua pihak yang berhubungan,” ujar Ahok.
“Kami hanya lakukan pengawasan dan beri saran Bila ada laporan. Anak perusahaan Bahkan ada dekom (dewan komisaris) dan komutnya (komisaris utama) sendiri,” imbuhnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 9 tersangka dugaan mark up dalam kontrak pengiriman minyak mentah Produk Impor periode 2018-2023 oleh Pertamina.
Dari sembilan tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat Pertamina. Salah satunya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.
Dalam hal ini, Riva diduga berbohong saat mengimpor minyak mentah di bawah RON 90, yang justru dicatat sebagai RON 92, sedangkan tiga tersangka lainnya dari pihak swasta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan perkiraan kerugian mencapai Rp193,7 triliun hanya terjadi di 2023. Ada kemungkinan modus serupa yang merugikan negara Bahkan terjadi selama 2018-2022, bahkan lebih besar. Kejagung masih Akan segera mengeceknya.
Di sisi lain, Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjamin Pertamax dengan RON 92 dan seluruh produk Pertamina lainnya Sebelumnya memenuhi standar dan spesifikasi.
Pernyataan itu untuk merespons keresahan masyarakat akibat ramainya pemberitaan terkait BBM jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Simon menuturkan Syarat syarat dan spesifikasi ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
“Kami pastikan operasional Pertamina Di waktu ini berjalan lancar dan terus Mengoptimalkan layanan, serta menjaga kualitas produk BBM kepada masyarakat,” kata Simon dikutip Antara, Kamis (27/2).
(sfr/dhf)
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
