Ahli Hukum Tata Negara Ragu Prabowo Ingin Pindah ke IKN

Jakarta, CNN Indonesia —

Ahli hukum tata negara Feri Amsari meragukan Pemimpin Negara Prabowo Subianto Nanti akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim.

Menurut Feri, Bila sejak awal Prabowo memiliki niat untuk berkantor di IKN, seharusnya Sebelumnya ada langkah persiapan yang konkret. Meskipun demikian, Sampai sekarang Saat ini Bahkan belum terlihat tanda-tanda keseriusan Prabowo untuk pindah.

“Saya malah enggak yakin kalau Pemimpin Negara Nanti akan ke sana,” kata Feri dalam program Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu (23/7) malam.

Feri menilai salah satu faktor keraguan Prabowo Merupakan dominasi Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) dalam proyek pemindahan ibu kota negara.

Menurutnya, ide awal pembangunan ibu kota baru Pada dasarnya bukan berasal dari Jokowi, melainkan dari mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

“Kalau penyampaian kita ke publik soal ibu kota negara ini diubah dengan lebih jujur, bahwa ini bukan legacy Pak Jokowi, tapi legacy Pak Andrinof Chaniago, karena otak di balik layarnya yang merancang, Kemungkinan Pak Prabowo bisa mempertimbangkan,” ujarnya.

Ditambah lagi, kata Feri, Prabowo kemungkinan enggan menjadikan IKN sebagai bagian dari warisannya karena tidak ingin terus berada dalam bayang-bayang Jokowi, termasuk dalam hal penetapan Tempat ibu kota baru.

“Yang Kemungkinan ditakuti Pak Prabowo sebagai Pemimpin Negara Hari Ini Merupakan dominasi Pak Jokowi dalam berbagai hal, termasuk menentukan ibu kota negara baru. Kan legacy Pemimpin Negara yang Nanti akan kita bicarakan, bukan yang Pada Pada saat ini,” ujar Feri.

Sejauh ini, Prabowo belum Menyajikan pernyataan tegas mengenai komitmennya untuk berkantor penuh di IKN, meski proyek pembangunan terus berjalan dan ditargetkan menjadi pusat pemerintahan baru.

Sebelumnya, Partai NasDem meminta Pemimpin Negara Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan keputusan Pemimpin Negara (keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa mengatakan opsi itu disarankan partainya Bila memang pemerintah mengambil keputusan menetapkan IKN sebagai ibu kota negara.

“Bila IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara maka pemerintah segera menerbitkan Keputusan Pemimpin Negara tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” kata Saan di DPP NasDem, Jakarta, Jumat (18/7).

(fra/fdl/fra)