KSP Bantah Tudingan Jokowi Ingin Jabat 3 Periode dan Ambil Alih PDIP

Jakarta, CNN Indonesia —

Kantor Staf Pemimpin Negara (KSP) membantah tudingan yang menyebut Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) ingin memperpanjang jabatan Pemimpin Negara menjadi tiga periode Sampai saat ini ingin merebut Organisasi Politik tertentu.

Tenaga Ahli Madya KSP Asep Cuwantoro menyatakan tidak ada bukti yang menyokong tuduhan tersebut.

“Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Para pengkritik tidak bisa menyampaikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lainnya untuk membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut,” kata Asep Cuwantoro dalam keterangannya, Jumat (16/8).

Asep menilai tuduhan tersebut disampaikan untuk merendahkan dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap Jokowi. Apalagi, kata Ia, tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi masih tinggi Sampai saat ini jelang akhir masa jabatan.

“Kami melihat ada upaya sistematis untuk menjatuhkan men-downgrade Pemimpin Negara Jokowi yang sampai hari ini approval ratingnya masih tinggi,” tutur Ia.

Asep mengklaim Jokowi tak Berencana pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Ia menuturkan segala tuduhan itu tak sesuai dengan kepercayaan dan kebudayaan Jawa yang dipegang Jokowi.

“Adapun kedekatan beliu dengan Organisasi Politik semata-mata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan,” katanya.

Pada Rabu (14/8), di sela-sela pengumuman bakal kandidat kepala daerah usungan PDIP, Megawati Soekarnoputri mengatakan ada informasi bahwa partainya Berencana diambil alih pihak tertentu. Karena itu, Ia tak Berencana membiarkannya dan Berencana menjadi Ketua Umum PDIP kembali.

Kemudian, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan pernyataan Mega. Hasto mendengar Pemimpin Negara Jokowi ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati.

“Itu pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri di dalam kabinet bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan, itu pernah saya sampaikan ke publik,” ujar Hasto di kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/8).

(mab/tsa)