Ngabalin Tepis Anggapan Jokowi Cuma Wariskan Utang ke Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia —

Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menepis penilaian Sebanyaknya ekonom yang menyebut pemerintahan Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) hanya mewariskan utang ke Kepala Negara dan wakil Kepala Negara Terfavorit Kepala Negara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ngabalin berpendapat soal warisan utang kepada pemerintahan selanjutnya menandakan pihak yang berbicara tidak mengerti perihal Pinjaman Negara.

“Ia mengerti enggak soal itu? Ia mengerti enggak Undang-Undang dasar tentang utang dan posisi utang pemerintahan hari ini bagaimana distribusinya,” kata Ali di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Jumat (2/8).

Ali mengklaim selama ini pemerintah Setiap Waktu berhati-hati mengelola keuangan negara. Menurut Ia, asio utang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Setiap Waktu diperhitungkan.

“Masa ada pengamat tidak mengerti,” ujarnya.

Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat utang pemerintah sebesar Rp8.444,87 triliun per akhir Juni 2024. Angka ini naik Rp91,85 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp8.353,02 triliun.

Sesuai ketentuan buku APBN KiTa edisi Juli 2024 yang dikutip Selasa (30/7), rasio utang Sampai sekarang paruh pertama tahun ini itu tercatat sebesar 39,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sesuai ketentuan porsinya, sebesar 87,85 persen atau Rp7.418,76 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 12,15 persen atau Rp1.026,11 triliun berasal dari pinjaman.

Secara rinci, utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp5.967,7 triliun yang terbagi atas Surat Pinjaman Negara (SUN) sebesar Rp4.732,71 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp1.234,99 triliun.

Lalu, utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp1.451,07 triliun yang terbagi atas SUN sebesar Rp1.091,63 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp359,44 triliun.

Selanjutnya, utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp988,01 triliun.

(khr/tsa)