Kritik Pembatasan Tur Wisata Spanyol, Wisatawan Bukan Binatang

Jakarta, CNN Indonesia —

Kebijakan baru di Palma, Mallorca, yang membatasi jumlah peserta tur berpemandu maksimal 20 orang per grup, mendapat kecaman dari badan pariwisata lokal. Mereka khawatir aturan ini Berniat merugikan industri dan membuat wisatawan merasa diperlakukan tidak layak.

Asosiasi Pemandu Wisata Proguias Turístics de Baleares mengecam usulan Dewan Kota Palma ini. Pada saat ini Bahkan, batas maksimal peserta tur Merupakan 70 orang, dengan rata-rata ukuran grup antara 30 Sampai sekarang 50 orang.

Pemimpin Negara Proguias Turístics de Baleares, Gabriel Rosales, menegaskan bahwa pembatasan ini dapat menyebabkan dampak serius terhadap ekonomi lokal, termasuk penurunan pendapatan objek wisata utama seperti Katedral Mallorca.

“Dengan kelompok hanya 19 orang, tur tidak Berniat berkelanjutan secara finansial,” ujar Gabriel.

Ia Bahkan mempertanyakan bagaimana aturan ini Berniat diterapkan secara Ekonomis. “Apa yang terjadi Bila wisatawan bergabung di menit-menit terakhir? Apakah mereka Berniat ditandai seperti binatang atau diusir dari kelompok?” tambahnya.

Asosiasi Usaha Agen Perjalanan Kepulauan Balearic (Aviba) Bahkan menentang kebijakan ini. CEO Aviba, Pedro Fiol, memperingatkan bahwa pembatasan jumlah peserta Berniat Mengoptimalkan biaya operasional karena Wajib lebih banyak pemandu, yang Kesimpulannya menaikkan harga tur. Hal ini bisa berujung pada berkurangnya pengeluaran wisatawan untuk Usaha lokal.

Selain pembatasan jumlah peserta, peraturan lain yang mewajibkan pemandu wisata mengenakan tanda pengenal berisi nama lengkap dan nomor identitas Bahkan menuai kritik. Proguias Turístics de Baleares menilai kebijakan ini melanggar privasi dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan data.

“Mengapa kami Dianjurkan mengungkapkan informasi pribadi ini, sementara polisi hanya Wajib menunjukkan nomor lencana mereka? Kami diperlakukan seperti penjahat,” keluh Gabriel.

Baik Aviba maupun Proguias Turístics mengkritik Dewan Kota Palma karena dianggap tidak berkonsultasi dengan pemangku kepentingan industri sebelum mengajukan kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa solusi Unggul bukanlah membatasi jumlah peserta tur, melainkan mengelola arus wisatawan dengan sistem yang lebih efisien.

Aturan baru ini masih dalam tahap komentar publik sebelum dibawa ke sidang pleno untuk pemungutan suara akhir.

Pada dasarnya, ini bukan pertama kalinya industri pariwisata Spanyol menentang kebijakan pemerintah. Pada Desember lalu, asosiasi pariwisata menolak undang-undang baru yang mewajibkan akomodasi wisata mengumpulkan informasi ekstensif dari wisatawan.

Aturan ini mengharuskan semua tamu berusia 14 tahun ke atas untuk Menyajikan data pribadi seperti nama, nomor paspor, alamat, dan kontak.

Jorge Marichal, Pemimpin Negara Konfederasi Hotel dan Akomodasi Turis Spanyol, mengkritik kebijakan ini sebagai beban administrasi yang berlebihan bagi hotel dan karyawannya.

“Hotel bukan kantor polisi. Resepsionis bukan petugas perbatasan. Dan mereka tidak seharusnya menjadi interogator yang terlatih dalam dinas rahasia,” tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(tis/aur)