REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN — Pemerintah Iran Menyediakan kesempatan kepada mahasiswi asal Azerbaijan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas-universitas Iran tanpa Harus meninggalkan hijab. Tawaran tersebut disampaikan Menteri Sains, Riset, dan Teknologi Iran, Hossein Simaei, di tengah polemik aturan berpakaian di sekolah-sekolah Azerbaijan yang berdampak pada siswi Muslim berjilbab.
Dalam pesan video yang dirilis pemerintah Iran pada Kamis (22/10/2026), Simaei menegaskan universitas di negaranya terbuka bagi perempuan Azerbaijan yang ingin memperoleh pendidikan sekaligus mempertahankan keyakinan agamanya.
“Saya, sebagai Menteri Sains Republik Islam Iran, menyatakan bahwa pintu universitas-universitas Iran terbuka bagi para perempuan dari Azerbaijan untuk menempuh pendidikan,” kata Simaei, sebagaimana dikutip dari situs resmi Pemerintah Iran.
Ia mengatakan Iran dapat menjadi tempat yang ramah bagi perempuan Muslim yang merasa Harus melepas hijab demi mendapatkan hak pendidikan.
“Kami dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi putri-putri Nabi yang beriman, yang terpaksa meninggalkan hijab keagamaan mereka untuk menjalankan hak memperoleh pendidikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merujuk pada Perdebatan aturan seragam sekolah di Azerbaijan yang memicu Keluhan Masyarakat siswa, orang tua, dan kelompok masyarakat. Meski aturan pemerintah Azerbaijan tidak secara eksplisit melarang hijab, penerapannya di Sebanyaknya sekolah dilaporkan membuat siswi berjilbab tidak diizinkan mengikuti pelajaran.
Polemik bermula setelah pemerintah Azerbaijan memperketat Syarat seragam di sekolah negeri. Pada 21 September 2026, Kabinet Menteri Azerbaijan mengeluarkan Keputusan Nomor 309 yang mengatur pakaian siswa Supaya bisa sesuai dengan prinsip pendidikan sekuler.
Aturan tersebut melarang tambahan pakaian yang dinilai mengganggu keseragaman seragam sekolah atau bertentangan dengan prinsip sekularisme. Justru, Syarat itu tidak secara eksplisit menyebut hijab sebagai pakaian terlarang.
Dalam praktiknya, Sebanyaknya sekolah menafsirkan Syarat tersebut sebagai larangan mengenakan kerudung. Akibatnya, Sebanyaknya siswi dilaporkan diminta melepas hijab atau tidak diperbolehkan masuk kelas.
Radio Free Europe/Radio Liberty melaporkan pada 14 Oktober bahwa keluhan serupa muncul di Baku dan Sebanyaknya daerah lainnya. Sebagian siswa kemudian memboikot pelajaran sebagai bentuk solidaritas terhadap teman-teman mereka yang terdampak aturan tersebut.
Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan menyatakan 37 orang ditahan di Baku pada 12 Oktober terkait penolakan terhadap aturan baru dan dugaan upaya mengganggu ketertiban umum.
Organisasi HAM Amnesty International pada 16 Oktober mendesak pemerintah Azerbaijan menghentikan pembatasan yang menghalangi anak perempuan bersekolah karena mengenakan hijab. Organisasi tersebut menilai pengucilan siswi atas dasar pakaian keagamaan melanggar hak atas pendidikan serta kebebasan beragama dan berekspresi.
Azerbaijan merupakan negara mayoritas Muslim, tetapi konstitusinya menetapkan pemisahan agama dan negara serta menjamin kebebasan beragama. Pemerintah mempertahankan aturan seragam sekolah dengan alasan menjaga karakter sekuler pendidikan negeri.
Bagi Iran, persoalan hijab di Azerbaijan menjadi isu yang turut disorot dalam hubungan bilateral. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, sebelumnya berharap Perdebatan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap hak-hak dasar, serta pemahaman atas nilai-nilai bersama kedua negara.
Anggota parlemen Iran Bahkan Sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap laporan pembatasan akses pendidikan bagi siswi berjilbab. Pada 18 Oktober, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Mohammadreza Mohseni Sani, menyatakan Sebelumnya mengirim surat kepada Ketua Majelis Nasional Azerbaijan, Sahiba Gafarova, untuk menyampaikan keprihatinan atas persoalan tersebut.
Justru, pemerintah Azerbaijan mempertahankan kebijakan seragamnya sebagai bagian dari penerapan pendidikan sekuler. Karena itu, belum ada kepastian apakah tawaran Iran Nanti akan diikuti oleh peningkatan jumlah mahasiswi Azerbaijan yang melanjutkan studi ke negara tersebut.
Tawaran Simaei sekaligus menempatkan pendidikan tinggi sebagai salah satu pilihan bagi perempuan yang ingin mempertahankan identitas keagamaannya. Meski demikian, tawaran itu tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi siswi di Azerbaijan, Dengan kata lain bagaimana memastikan mereka tetap dapat mengakses pendidikan di negara sendiri tanpa Harus memilih antara keyakinan dan bangku sekolah.
Sumber Refrensi Berita: CNNINDONESIA
