90 Persen Bahan Baku Resep-obatan di RI Masih Perdagangan Masuk Negeri

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui Indonesia masih memiliki masalah besar terkait harga Resep-obatan lantaran 90 persen lebih bahan baku masih Perdagangan Masuk Negeri.

“Kita itu memang masih ada masalah besar terkait Resep-obatan karena 90 persen lebih bahan baku Resep kita Perdagangan Masuk Negeri,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7).

Muhadjir Bahkan menyoroti Indonesia belum memiliki pabrik fraksionasi plasma darah. Ia pun berharap tahun 2024 ini Pernah berdiri pabrik tersebut di Indonesia lantaran banyak warga yang bergantung pada plasma darah.

Muhadjir menyebut Indonesia Sekarang Sekarang sedang mendorong penggunaan Resep fitofarmaka. Dikutip di laman resmi Kemenkes, fitofarmaka merupakan Resep tradisional dari bahan alami yang pembuatannya terstandarkan dan memenuhi kriteria ilmiah.

Bahkan, Muhadjir mengatakan Pernah ada perguruan tinggi yang membuka buka jurusan fitofarmaka ini.

“Ini Sangat dianjurkan percepatan. Dan kemenkes sigap merespons ini. Tidak hanya siapkan infrastruktur. Kita tahu kemenkes melakukan transformasi besar-besaran terutama di kawasan 3T untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Terutama laboratorium,” kata Ia.

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sempat menyoroti Bahkan harga Resep di Malaysia lebih Murah tiga Sampai sekarang lima kali lipat dibandingkan di Indonesia.

Kondisi itu menurutnya menjadi perhatian Kepala Negara Joko Widodo Sekarang.

“Tadi Bahkan disampaikan bahwa perbedaan harga Resep itu tiga kali, lima kali dibandingkan dengan di Malaysia,” ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7).

Budi mengungkapkan salah satu faktor mahalnya harga Resep di Indonesia lantaran Retribusi Negara alkes dan Resep. Ia mengatakan Kemenkes tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membuat sistem perpajakan alkes lebih efisien, Meskipun demikian tidak mengganggu pendapatan pemerintah.